Ketika Sri Sultan Mengeluarkan Perintah Tertinggi

  08 March 2015
Rate this item
(0 votes)

Sri Sultan Hamengku Buwono X tiba-tiba mengeluarkan perintah tertinggi atau Sabdatama di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta, Jumat (6/3). Dalam delapan poin perintah Raja yang ditulis dalam bahasa Jawa itu, tertuang dengan tegas bahwa Sri Sultan HB X tidak menghendaki orang di luar Keraton ikut campur urusan suksesi tahta Keraton Mataram Yogyakarta.

Hal itu tersirat dengan pernyataan pada poin pertama,  "Ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing keraton" (Tidak seorang pun boleh melebihi kewenangan keraton (Raja).

Sebelum membacakan pernyataan tersebut, Sultan yang berbusana Jawa lengkap didampingi permaisurinya, GKR Hemas dan Sri Paduka Paku Alam IX, berkata, "Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku," (Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janji terhadap Tuhan yang Mahakuasa, serta menghormati para leluhur. Oleh karena itu, aku memberi perintah).

Poin selanjutnya, Sri Sultan menyebutkan, 2). Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja. (Tidak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan persoalan Mataram. Terlebih berkaitan dengan Raja, termasuk tatanan dan aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja.

3). Marang sopo wae kang kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan. (Barang siapa yang sudah diberikan jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan).

4).Sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi -ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi. (Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya, tahu siapa jati dirinya, menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu).

5).Sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwih-luwih pengageng pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Yang disebut keturunan keraton, siapa saja laki-laki atau perempuan, belum tentu bisa melaksanakan perintah untuk mendapatkan kedudukan Raja. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi, tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan soal takhta Mataram, terlebih-lebih para pejabat istana, khawatir terjadi kekeliruan).

6). Anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (Sabdatama ini dimunculkan sebagai rujukan untuk membahas apa saja, juga menjadi tata cara keraton dan negara, dan berlaku seperti undang-undang).

7). Sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais.
 (Sabdatama yang lalu terkait perda istimewa dan dana istimewa).

8). Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya Sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan).

Larangan itu disampaikan Sultan bagi seluruh keluarga Keraton dan warga Yogyakarta. "Tidak seorang pun bisa memutuskan persoalan Mataram, apalagi yang berkaitan dengan urusan kedudukan di tatanan pemerintahannya," tandasnya.

Sabdatama tersebut, harus dijadikan rujukan untuk urusan apa pun di Keraton Yogyakara.

Pembacaan Sabdatama tersebut berlangsung singkat. Para kerabat Keraton pun enggan memberikan komentar akan latar-belakang munculnya ’Sabda Raja’ tersebut.

Di antara kerabat Keraton yang hadir, seperti KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo, GBPH Yudhaningrat, Gusti Cakraningrat, juga tampak Bupati Gunungkidul Badingah dan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Pengageng Tepas Tondo Yekti Keraton Yogyakarta, KRT Yudohadiningrat mengatakan, Sabdatama ini tidak ada kaitan dengan pembahasan Raperdais tata cara pengisian jabatan Gubernur yang sedang dibahas oleh DPRD DI Yogyakarta. Yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menetapkan tata cara pengisian Gubernur dalam menjabarkan Perdais 5 keistimewaan itu adalah DPRD dan Pemda. Untuk Kasultanan menjadi kewenangan Raja.

Soal pengisian jabatan gubernur merupakan kewenangan DPRD dan Pemda, dan kewenangan Keraton adalah soal jabatan raja. Kewenangan ini jangan dicampuri Pemda.

Suksesi Raja
Sedang Parentah Hageng Keraton Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Yudahadiningrat mengatakan, Sabdatama merupakan perintah bagi warga Keraton Yogtakarta untuk tidak mengomentari suksesi Raja. "Pada waktunya nanti, Sultan sendiri yang akan berbicara tentang pewaris takhtanya," katanya.

Adik Sri Sultan HB X, GBPH Prabukusumo mengatakan, Sri Sultan memberi perintah sangat mendadak. Dia bahkan tidak mengetahui rencana akan adanya Sabdatama.

"Baru tadi pagi saya ditelepon, mendadak sekali. Pada prinsipnya, tidak setiap orang bisa menduduki, tidak boleh komentar," kata Prabukusumo.

Menurutnya, Sabdatama tersebut berkaitan dengan isu panas yang beredar di masyarakat terkait pengisian jabatan Gubernur dalam Perdais Pasal 3 ayat 1 huruf m tentang Persyaratan Gubernur DIY. Banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan suksesi Sultan di Kraton Yogyakarta karena salah satu syarat gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono yang bertahta.

"Ini bentuk pernyataan Sultan untuk menjawab polemik yang ada di masyarakat di mana beliau menegaskan jika Kraton memiliki cara sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu melalui Sabdatama ini. Prinsipnya kami akan menaati dan tidak akan banyak berkomentar terkait hal tersebut, untuk bagaimanannya monggo terserah pada masyarakat saja," ucapnya.



Paugeran

Meski Keraton Yogyakarta sepenuhnya menyerahkan penyusunan Raperda Istimewa, terutama calon gubernur dan wakilnya kepada DPRD DIY, namun soal pewaris tahta Kraton Yogyakarta, tetap menjadi hak dari Raja dan tidak bisa dicampur-adukan dengan peraturan pemerintah karena berpatokan pada paugeran yang telah ada di kraton. 

Hal itu disampaikan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, bahwa permasalah Paugeran harus diputuskan Raja yang bertahta.

"Pro dan kontra sudah biasa, tinggal di dengar saja tapi yang penting harus sesuai yang dikehendaki Ngarso Dalem. Saya lihat ada unsur kepentingan ada yang tidak setuju perempuan, tapi saya harus diam karena itu hak raja," tutur GKR Hemas.

Sementara itu, putri sulung Sri Sultan HB X, GKR Pembayun sempat menyampaikan peraturan calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak bisa dicampurkan dengan paugeran yang ada di Keraton Yogyakarta.  Peraturan menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia sama, baik laki-laki maupun perempuan.

"Peraturan menjadi kepala daerah tidak bisa dicampurkan dengan peraturan yang ada di Keraton. Saya sendiri menyerahkan semua kepada Sri Sultan dan Raperdais kepada dewan karena mereka yang mengurusi," ucap GKR Pembayun.

Sementara itu diketahui, beberapa waktu lalu, Keinginan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang menyatakan pria ataupun wanita punya kesempatan sama menjadi Gubernur DIY mendapat tanggapan pro-kontra dalam pembahasan Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub di DPRD DIY.

Adik Sri Sultan, GBPH Prabukusumo sempat berkomentar bahwa tidak bisa membahas Raperdais dari sisi keadilan gender. Penentuan Sultan Kasultanan Yogyakarta yang kemudian secara otomatis akan menjadi Gubernur DIY telah diatur dalam Paugeran.

"Kasultanan Yogyakarta selama ini dipimpin oleh Lelaki dan hal tersebut berdasarkan Paugeran (peraturan) keraton yang telah ada sejak masa Hamengkubuwana pertama. Dan hal tersebut juga berdasarkan tata ajaran Islam yang selama ini diikuti oleh Kasultanan Yogyakarta," ucap GBPH Prabukusuma.

Dikatakan, Sultan Hamengkubowono X sebagai Raja Yogyakarta memiliki hak prerogatif, tetapi hak tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan Paugeran.

Meskipun polemik ini telah ramai ditengah masyarakat, menurut Gusti Prabu hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal keluarga Keraton untuk membahas hal tersebut.

Dilanjutkannya silang pendapat yang terjadi antara anggota keluarga tidak sampai membuat perpecahan di internal keluarga keraton.

(Sumber : beritasatu.com)

Leave a comment

6 comments