Mereka Berteriak "Darurat Kekerasan Seksual : Berani, Bersuara, Lawan!!!"

  07 March 2015
Rate this item
(1 Vote)

Indonesiaamanah.com. Surakarta, Sabtu 7 Maret 2015 pukul 19.00 WIB. Kasus kekerasan seksual sudah ada di dekat kita, bahkan mengancam kita. Kita mendengar, melihat, menangani, bahkan ada yang sudah menjadi korban. Berderet kasus kekerasan seksual telah terjadi di tanah air. Kasus pernikahan anak di bawah umur oleh Pujiono di Semarang, kasus pernikahan siri oleh Bupati Garut, kasus pelecehan seksual oleh Gubernur Riau, kasus KDRT oleh Wakil Walikota Magelang, kasus kekerasan seksual di Jakarta International School, kasus pedofilia oleh Emon di Sukabumi, kasus trafiking dan kekerasan seksual lainnya yang tidak terekspose oleh publik. Seperti fenomena gunung es, fakta dan bentuk yang sesungguhnya jauh lebih besar dan beragam, namun banyak korban belum berani untuk melaporkannya.

Dalam memperingati Hari Perempuan International yang jatuh pada tanggal 8 Maret besok, Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Solo Raya (JPPAS) melakukan Aksi kesenian Di Gladak, jalan Slamet Riyadi, Solo. Aksi kesenian yang dilakukan di Gladak ini berlangsung mulai pukul 19.00 WIB. Terdapat aksi berupa orasi, menari berama, parade puisi, flash mob, dan teater dilakukan dengan tema kekerasan seksual.

Mengingat beberapa kasus di mana pejabat publik menjadi pelaku kekerasan seksual, proses hukumnya menjadi lebih sulit bagi korban. Menurut Ibu Elis, koordinator Aksi, di Solo Raya, aparat penegak hukum terkesan lamban dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terindikasi pelakunya adalah Raja Solo. Polres Sukoharjo pun belum memiliki terobosan cara untuk bisa berhasil memeriksa Raja Solo. Di sisi lain, Raja Solo selalu beralasan sakit setiap kali ada pemanggilan dan pemeriksaan dari kepolisian, namun mendadak sehat dan mampu 'bersuara' lantang soal kompensasi uang untuk pasar sementara bagi para pedagang Pasar Klewer.

Pada aspek kebijakan, ketiadaan payung hukum yang mumpuni, juga menyebabkan sejumlah kasus tidak ada proses tindak lanjut karena dinilai tidak memiliki nilai bukti yang cukup. Sebaliknya, justru bermunculan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan yang berangkat dari penilaian yang bersifat 'menghakimi' moralitas perempuan dalam persoalan kekerasan seksual.

Aksi yang yang dilakuakn JPPAS ini melahirkan tiga poin penting yang menjadi tuntutan yang diberikan kepada pihak berwenang :

1. Usut tuntas kekerasan seksual yang dilakukan oleh Raja Solo, berikan hukuman yang berat pada setiap pelaku kekerasan seksual.

2. Lindungi perempuan dan anak, berikan hak dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

3. Segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, akhiri imunitas (kekebalan) pelaku kekerssan seksual.

Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Hentikan kekerasan seksual sekarang juga!.

Berani, Bersuara, Lawan!. (mjf)

Leave a comment

3 comments